Network
INDEKSBABEL - Empat menteri Kabinet Indonesia Maju dimintai keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) pada Jumat, 5 April 2024.
Keempat menteri tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dihadirkan di persidangan.
Para menteri tersebut diminta memberikan keterangan terkait dalil-dalil permohonan mengenai hubungan antara pemberian bantuan sosial (bansos) dengan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.
Dalam pemaparannya, Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa program bansos yang dilaksanakan pemerintah telah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Program tersebut bertujuan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem, bukan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Politikus Partai Golkar Sebut Gugatan Paslon 01 dan 03 ke MK Sangat Tidak Rasional
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," ujar Muhadjir di hadapan delapan hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Jumat 5 April 2024.
Namun Muhadjir menegaskan bahwa pelaksanan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem.
Airlangga Hartarto menambahkan bahwa distribusi bansos yang intensif terjadi akibat dampak El Nino yang mengganggu produksi pangan, terutama beras.
