Network
Namun, Fezzi meminta agar KPU Beltim tetap mengedepankan proses regenerasi untuk panitia penyelenggara pemilu ataupun pilkada.
“Kalau bisa ganti-gantian, jangan orangnya itu-itu saja. Apalagi sekarang banyak anak muda yang ingin mencari pengalaman berorganisasi maupun dengan menjadi penyelenggara pemilu,” saran Fezzi.
Bukan tanpa alasan, menurut Politisi PDI Perjuangan ini banyak panitia ad hoc baik PPK, PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tak pernah berganti-ganti dari masa ke masa. Apalagi sejak Pemilu 2019, KPU RI sudah menghapus adanya aturan periodisasi.
“Bayangkan sejak saya ikut caleg di Pemilu 2009, saya melihat orang yang bertugas itu-itu saja dengan jabatan dan posisi yang sama. Alangkah lebih baik jika sebagian diisi oleh orang baru, terutama dari kalangan anak muda,” harap Fezzi.
ASN Diperbolehkan Sepanjang Ada Izin
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Beltim, Mathur Noviansyah menyatakan Pemkab Beltim siap mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
Dukungan ini diberikan baik melalui bantuan anggaran maupun dukungan untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada lainnya.
Untuk anggaran pelaksanaan pilkada, Pemkab Beltim sudah menghibahkan Rp 22 milyar untuk pelaksaan Pilkada serentak. Di mana Rp 16 milyar diberikan bagi KPU Beltim dan Rp 6 milyar untuk Bawaslu Beltim.
Selain itu, Mathur pun mempersilahkan ASN di bawah jajarannya untuk ikut mensukseskan Pilkada, baik dengan menjaga kondusifitas selama pilkada maupun dengan ikut langsung menjadi penyelenggara.
“Silahkan bagi ASN yang ingin mengambil peran sebagai panitia Ad Hoc pada pilkada ini, sepanjang aturan perundang-undangan memperbolehkan,” ujar Mathur, usai mewakili Bupati Beltim Burhanudin, membuka Sosilisasi Tahapan Pilkada dan Pembentukan Ad Hoc untuk Pilkada Tahun 2024 di Rumah Makan Vega Manggar, Selasa 23 April 2024 Sore.
