Network
"Ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada," kata kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.
Hal tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman yang meminta PPATK untuk mengungkap data anggota DPR tertentu yang terlibat dalam praktik judi yang kemudian dapat dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
"Kita juga ingin tahu apakah di DPR ini anggota DPR ada juga yang terdeteksi bermain judi online ya, kita minta ini minta info-nya," ucap Habiburokhman.
Namun, Habiburokhman telah membahas bahwa penegakan hukum kepada pemain judi online sangat perlu dilakukan meskipun tidak ada tindakan represif yang signifikan karena kan memenuhi penjara.
DPR akan merumuskan tindakan persuasif atau represif terhadap pemain judi online, dan PPATK diminta untuk memberikan dukungan intelijen untuk masalah keuangan tersebut.
Habiburokhman juga meminta agar PPATK mengungkap informasi rekening-rekening tak bertuan yang digunakan dalam transaksi perjudian daring oleh operator judi online untuk diserahkan ke penegak hukum. (*)
