Network
INDEKSBABEL, CIANJUR - Satreskrim Polres Cianjur mengamankan dua orang muncikari dengan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pengungkapan kasus TPPO oleh kepolisian ini mengindikasikan kasus kawin kontrak kembali ramai di Kabupaten Cianjur.
Padahal Perbup telah dikeluarkan untuk melarang kawin kontrak, tetapi fenomena ini masih marak terjadi, khususnya di daerah rawan seperti Cipanas, Pacet dan Sukaresmi, di mana ada vila-vila dan tempat wisata yang digemari oleh wisatawan Arab.
Menurut Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengacara Peduli Perempuan, Anak, dan Keluarga (P4AK), Lidya Indayani Umar, kawin kontrak adalah akal-akalan pelaku human trafficking dan secara agama tidak ada istilahnya.
Kasus kawin kontrak sudah menjadi sumber pencaharian bagi oknum-oknum yang berpengalaman dan para pelaku mencari keuntungan pada wisatawan yang mencari perempuan. Lidya menegaskan bahwa kawin kontrak sama saja dengan melegalkan prostitusi.
"Kawin kontrak sama saja prostitusi dilegalkan, karena dalam Undang-Undang Perkawinan sudah diatur pasal 1 adalah ikatan suami istri tidak ada batasan waktunya, pasal 2 diatur bahwa boleh menikah harus terdaftar sesuai agama dan kepercayaannya, kalau kawin kontrak kan tidak sesuai dengan landasan apa pun," kata Lidya dikonfirmasi, Kamis, 18 April 2024.
Dalam penelitiannya, Lidya menemukan bahwa kawin kontrak masih banyak terjadi di Cianjur. Ada oknum yang memanfaatkan wisatawan dari Timur Tengah menawarkan kawin kontrak pada mereka dengan mengemasnya sebagai sebuah ikatan suami istri dengan sejumlah mahar dan saksi palsu.
"Kalau saya lihat kasus ini masih banyak yang melakukan praktik kawin kontrak, karena wisatawan mulai banyak lagi, juga banyak vila yang disewakan, namun sebetulnya kawin kontrak ini juga ada dari wisatawan lokal," katanya.
Pengungkapan kasus TPPO berawal saat salah satu korban kawin kontrak melapor ke Polres Cianjur setelah dicari-cari oleh muncikari. Hingga saat ini, polisi telah menyelamatkan enam korban yang semuanya berasal dari Cianjur.
