Yogyakarta, 28 Juni 2024 — Muhammadiyah melaporkan bahwa mereka turut menjadi korban dari serangan siber yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Serangan ini mengakibatkan gangguan layanan dan penyanderaan data di berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang datanya tersimpan di PDN.
Ismail Fahmi, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bahwa sebagai organisasi besar yang memiliki ribuan lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, Muhammadiyah sangat terdampak oleh peretasan ini.
Data ribuan dosen dan guru besar Muhammadiyah juga menjadi sasaran dalam insiden tersebut.
"Kejadian ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi telah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia," jelas Ismail dalam keterangan yang dibagikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Jumat (28/6).
Ismail menyayangkan kebocoran data ini dan menilai bahwa pemerintah kurang memperhatikan pentingnya backup data serta manajemen risiko dalam perencanaan PDN.
Ismail menambahkan bahwa pemerintah hingga saat ini belum memiliki cadangan data dari beberapa kementerian/lembaga yang terdampak, dan masih berupaya melakukan pemulihan.
Ia menilai bahwa perencanaan pembentukan PDN tidak mempertimbangkan sistem backup yang memadai.
"Semua orang diminta menyerahkan data ke PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu. Mengapa dalam perencanaannya tidak memikirkan sistem back up dan manajemen risiko yang akan terjadi?" tanya Ismail.
Muhammadiyah berharap pemerintah dapat bertanggung jawab atas masalah ini dan segera mengambil langkah-langkah pemulihan yang transparan.
Ismail juga menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dari pemerintah kepada masyarakat serta pembentukan sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan para ahli dari berbagai bidang.
Peretasan terhadap PDNS yang berlokasi di Surabaya ini terjadi sejak 20 Juni, dengan modus ransomware.
Akibat serangan ini, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.
Pemerintah hingga kini belum sepenuhnya berhasil memulihkan PDN, sementara peretas meminta tebusan hingga Rp131 miliar.
Anggota Komisi I, Mayjen Purn TB Hasanuddin, sebelumnya mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dinilai lalai sehingga PDN bisa diretas.
Hasanuddin menyebut peretasan PDN sebagai kebodohan nasional, mengingat peretasan dan kebocoran data sudah sering terjadi selama bertahun-tahun.
Dengan situasi ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan keamanan data dan integritas sistem digital di Indonesia.***