Network
Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih khawatir para calon kepala daerah menjadikan proses seleksi tersebut sebagai celah janji politiknya.
“Mudah-mudahan usulan ini bisa didiskusikan ke depan agar bagaimana isu seleksi CASN di-pending dulu, supaya tidak dijadikan komoditas oleh para aktor-aktor politik,” kata Najih.
Selain itu, Ombdusman juga khawatir netralitas ASN yang sempat diperkarakan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 akan kembali terulang di Pilkada tahun ini.
“Misalnya menjanjikan 'Nanti yang mendukung saya, saya akan menjadikannya ASN'. Itu kan sangat mungkin dilakukan dalam kampanye,” ujar Najih.
Dalam hal ini, perlu ada kesadaran bersama akan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada dan seleksi ASN, termasuk CPNS dan CASN. Semua proses seleksi harus dilakukan secara terbuka dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
Baca Juga: Peluang Bagi Lulusan D3, S1 dan S2, Kemenko Perekonomian Buka Lowongan Kerja Mei 2024
Kita juga perlu memahami bahwa ASN merupakan insan penting di dalam pemerintahan yang harus memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai agar dapat memenuhi tuntutan pelayanan yang semakin kompleks dan beragam.
Oleh karena itu, pemerintah harus terus memperbaiki dan meningkatkan sistem seleksi dan kualitas pendidikan bagi para calon ASN sehingga tercipta ASN yang profesional dan berkualitas.
Semoga dengan adanya seleksi CPNS dan CASN yang berkualitas, ASN yang dihasilkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
Berikut delapan sekolah kedinasan ikut serta dalam seleksi CPNS 2024:
