Network
Ismail juga menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dari pemerintah kepada masyarakat serta pembentukan sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan para ahli dari berbagai bidang.
Peretasan terhadap PDNS yang berlokasi di Surabaya ini terjadi sejak 20 Juni, dengan modus ransomware.
Akibat serangan ini, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.
Pemerintah hingga kini belum sepenuhnya berhasil memulihkan PDN, sementara peretas meminta tebusan hingga Rp131 miliar.
Anggota Komisi I, Mayjen Purn TB Hasanuddin, sebelumnya mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dinilai lalai sehingga PDN bisa diretas.
Hasanuddin menyebut peretasan PDN sebagai kebodohan nasional, mengingat peretasan dan kebocoran data sudah sering terjadi selama bertahun-tahun.
Dengan situasi ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan keamanan data dan integritas sistem digital di Indonesia.***
